Jumat, 18 Mei 2012

MARISSA (12095634)





Studi Kasus PDAM
1. Pengertian audit IT,
Dari definisi yang ada bisa dibilang sudah cukup. Sisanya bisa dari text book semacam Ron Weber punya. Kalau menurut saya, audit IT itu tergantung pihak yang menerjemahkannya, kalau kantor akuntan publik (EY, PWC, DTT, KPMG) lebih baik ke IT related finance control, kalau konsultan security semacam accenture atau beberapa firm yang lain lebih ke IT security semacam firewall, access control dsb.

2. Peran TI dalam perusahaan sektor publik,
Secara umum peran TI ada 2, yang pertama supporting business process. Mendukung proses bisnis, semacam mengetik, membuat table, membuat sistem pembayaran, sistem informasi penggajian, sistem keuangan dsb. Intinya, jikalau sistem IT-nya tidak jalan proses bisnis masih bisa berjalan lancar. Misalnya kabupaten Sleman listriknya mati, ITnya tidak jalan, pemerintahan mereka masih bisa jalan tuh selama 2 minggu. Itu artinya TI disana perannya baru supporting aja. Yang kedua, core business process. Inti proses businessnya, semacam billing system, core banking system, erp. Intinya, kalau TI-nya tidak berjalan bisnisnya juga tidak berjalan. Bahasa kerennya tolerable errornya 0%.

3. Kekeliruan sistem billing PDAM
Saya melihat PDAM dua hal di PDAM, yang pertama PDAM adalah perusahaan layanan publik (pemerintah, dan yang kedua PDAM adalah service company. Service artinya PDAM hanya menjual layanan saja, yaitu air. Terus terang untuk point yang pertama saya tidak punya pengalaman di publik sektor. Teorinya sektor publik di audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), kecuali BUMN semacam Pertamina yang punya 5 auditor (BPK, BPKP, KAP, 2 lagi lupa) ataupun Telkom.
Namun yang kedua, mengenai service company saya pernah menjumpai kasus di perusahaan listrik swasta. Di PLNS (PLN Swasta tersebut) memang dimungkinkan terjadi kesalahan perhitungan walaupun sangat jarang terjadi. Teorinya untuk menghindari kesalahan sistem tersebut ada 2 kontrol yang harus dijalankan.

1. Manual control
Kesalahan pada kasus yang anda sampaikan itu terkait dengan manual controlnya, apakah meterannya rusak, petugasnya ngaco saat memeriksa, ataupun kesalahan pencatatan lainnya. Controlnya, perlu ada verifikasi dari orang yang berbeda saat pengecekan meter. Manual control tidak termasuk concern orang IT audit

2. IT (Automated) Control
Inilah mungkin yang lebih tepat anda tanyakan, mungkinkah kesalahan billing tadi disebabkan oleh automated control dari system billingnya. Jika dikaitkan dengan tugas yang kami buat, mungkin perlu fieldwork lihat perhitungannya bagaimana

SARAN
1.Agar PDAM meningkatkan lagi pelayanan nya kepada masyarakat. jangan hanya menjual saja tetapi tingkat pelayanan harus semakin di tambah atau di tingkatkan.
2. Menambah beberapa pekerja yang ahli dalam bidang pelayanan PDAM kepada masyarakat
3. Para konsumen atau pelanggan yang merasa di rugikan oleh pihak PDAM harus berani memberikan komplain atau masalah pada pihak PDAM

KESIMPULAN
Dari kasus yang di lihat kesimpulan ini harus di tingkatkan lagi pelayanan PDAM kepada masyarakat dan mengganti beberapa alat-alat canggih untuk mengecilkan masalah pada PDAM.


Sumber : http://priandoyo.wordpress.com/2007/02/20

MATHEUS SONNY (12095610)

Toko Buku Keliling “Migran”

Anda ditugaskan untuk melaksanakan audit pada toko buku keliling “Migran”. Toko buku ini telah menjalankan usahanya selama 5 tahun dengan menggunakan moko (mobil toko) sebagai sarana penjualan. Selain menjual buku, Migran juga menyediakan jasa pelayanan pemesanan buku.

Armada toko buku tersebut terdiri dari 50 buah mobil yang tersebar ke lima wilayah kota Jakarta, yaitu Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Setiap armada terdiri dari empat orang karyawan, yaitu pengemudi, kasir, administrasi toko dan pelayan toko. Migran memiliki kantor pusat di daerah Slipi Jakarta Barat.

Sistem penjualan dan administrasi pada toko buku tersebut sudah terkomputerisasi. Setiap armada membawa sebuah komputer yang memiliki koneksi internet, sehingga proses billing dapat dilakukan secara online.

Aplikasi yang digunakan oleh toko buku tersebut merupakan aplikasi yang dibuat oleh bagian IT (in house development). Aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang terintegrasi, terdiri dari modul Inventory, modul Purchasing, Modul Cashier, Modul Accounting dan Modul Pemesanan. Setiap modul memiliki menu sesuai dengan tingkatan fungsi penggunaan modul tersebut.

Wawancara telah dilakukan kepada Dita (Kepala Gudang), Danu (Manajer Keuangan), Kris (Administrasi Toko), Heri (Kasir), dan Bernard (Kepala IT). Berikut ini hasil wawancara dengan mereka:
1. Dita (Kepala Gudang)
Kegiatan operasional perusahaan dimulai pada pukul 08.00 pagi. Kegiatan tersebut dimulai ketika pelayan toko menambah/mengurangi buku kepada bagian gudang. Aktivitas keluar dan masuk buku di gudang dicatat kedalam modul Inventory. Apabila stok buku di gudang hampir habis maka modul Inventory akan memberikan warning kepada modul Purchasing untuk melakukan pemesanan kembali item barang tersebut.

Aplikasi inventory ini juga secara otomatis mencatat jumlah dan jenis buku yang terdapat pada setiap armada, sehingga tidak perlu melakukan input secara manual.
Setiap bulannya diadakan penghitungan stock yang dilakukan oleh bagian gudang. Apabila ada perbedaan jumlah barang (salah catat, buku hilang, dll), dilakukan adjustment pada aplikasi. Adjustment jumlah barang pada aplikasi hanya dapat dilakukan oleh supervisor gudang.Supervisor gudang membuat laporan adjustment barang yang dilaporkan setiap bulannya kepada kepala gudang
2. Danu (Manajer Keuangan)
Modul akuntansi secara otomatis mencatat transaksi penjualan buku dari modul kasir. Transaksi tersebut tercatat dalam bentuk jurnal akuntansi yang pada akhir harinya diverifikasi untuk diposting ke buku besar.
Jurnal pembelian barang juga dicatat secara otomatis dari modul purchasing. Pembelian/Pengadaan barang dengan jumlah harga tertentu harus melalui otorisasi kepala keuangan melalui modul pembelian.
Menurut staff akuntansi dan keuangan, penggunaan aplikasi sangat membantu kerja mereka. Dengan aplikasi tersebut penggunaan kertas menjadi berkurang dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkan laporan keuangan.
3. Kris (Administrasi Toko)
Selain menjual buku, toko buku keliling juga menyediakan pelayanan pemesanan buku. Pelanggan dapat memesan buku yang diinginkan apabila buku tersebut tidak tersedia dalam armada.
Untuk melakukan pemesanan, pelanggan wajib memiliki kartu anggota terlebih dahulu. Pendaftaran dilakukan dengan mengisikan formulir permohonan menjadi anggota yang terdiri dari data diri pelanggan beserta fotokopi KTP dan uang pendaftaran.
Pemesanan buku dilakukan dengan menunjukkan kartu anggota dan mengisi formulir yang telah disediakan untuk selanjutnya dimasukkan kedalam modul pemesanan oleh administrasi toko.
Pesanan buku tersebut secara otomatis ter-update dan terdaftar pada laporan pemesanan buku. Bagian pemesanan buku di kantor pusat membuat daftar pesanan harian untuk kemudian memeriksa ketersediaan buku-buku tersebut kepada supplier. Jika supplier memiliki persediaan buku yang diinginkan, maka bagian pemesanan akan menghubungi bagian pengadaan untuk menerbitkan surat pemesanan buku (purchase order),kemudian menghubungi pelanggan untuk menginformasikan ketersediaan buku. Sedangkan apabila supplier tidak memiliki buku yang diinginkan, maka bagian pemesanan akan segera menginformasikan kepada pelanggan dan menawarkan untuk mengubah pesanannya.
4. Hery (Kasir)
Bagian kasir bertugas dalam menerima pembayaran dari penjualan buku. Proses penerimaan pembayaran tersebut menggunakan modul Billing yang secara online terkoneksi ke kantor pusat. Setiap buku memiliki barcode sehingga tidak perlu dilakukan input manual untuk setiap penjualan item barang.
Untuk mengakses aplikasi, setiap kasir memiliki password dan username yang berbeda-beda yang diketahui oleh anggota armada lainnya. Hal tersebut berguna untuk menggantikan fungsi kasir apabila kasir tidak masuk.
Setelah armada kembali kekantor pusat, uang yang diterima dari hasil penjualan buku diserahkan kepada supervisor wilayah yang kemudian dilakukan verifikasi dengan data yang telah tercatat dalam aplikasi. Supervisor wilayah memasukkan data yang telah diverifikasi agar data tersebut dapat segera digunakan oleh.
Setiap harinya armada mempersiapkan laporan mutasi buku dan penerimaan uang yang akan diserahkan kepada bagian keuangan di kantor pusat.
5. Bernard (Kepala IT)
Proses bisnis perusahaan sebagian besar sudah ditangani oleh aplikasi. Aplikasi hanya dapat diakses dengan menggunakan user akses dan password yang telah terdaftar pada aplikasi. Untuk mendaftarkan user hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses menu ADMIN. Setiap user memiliki batasan akses terhadap modul dan menu yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penggunaan aplikasi. Berikut ini penjelasan pemisahan tugas user berdasarkan tingkatan menu:
• OP = akses dalam entri data
• SPV= akses dalam verifikasi data, pencetakan laporan dan melakukan perbaikan akibat kesalahan input data
• MGT= memiliki akses pencetakan laporan
• ADMIN = Akses kesemua menu aplikasi berikut penambahan user.

ANALISA
Penginputan data nya sering failed jadi sering ada nya perbedaan jumlah barang antara menulis manual dan penginputan dalam komputer (salah catat atau buku hilang)

SARAN
Supaya karyawan bisa lebih teliti lagi dalam menginput data agar tidak terjadi kesalahan.



sumber: xa.yimg.com/kq/groups/24927445/.../name/ANALISA+KASUS...

Stevany Indah L (12095674)

Kasus : Rayo Corporation
Pemeriksaan dan pertanyaan untuk Sistem dan Program Aplikasi


Mike Kess seorang senior auditor dari Kantor akuntan publik Sanders, McDonald & rekan diminta untuk mengaudit PT. Rayo Corporation. Dia diminta untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap pengendalian system dan program di perusahaan itu. Dia sudah dapat mengidentifikasi applikasi yang digunakan dan peralatan-peralatan yang digunakan dalam pemrosesan data dan sekarang dia sedang berusaha untuk mengetahui tentang system pemeliharaan terhadap aplikasi program yang telah ada. Untuk itu dia berhubungan dengan Jim Stram seorang manajer system dan program dari departemen EDP. Ringkasan dari pembicaraan mereka sebagai berikut:
Mike : Bagaimana cara anda memelihara system aplikasi yang telah dibuat dan bagaimana cara mengembangkannya jika diperlukan?
Jim : Semua sistem yang berpotensi untuk rusak saya berikan kepada staff saya yang disebut koordinator aplikasi agar mereka bertanggung jawab terhadap system dan program aplikasi yang ada. Mereka mengerjakan perbaikan system tersebut di rumah. Jika ada aplikasi program yang harus dirubah sesuai kebutuhan user, maka koordinator aplikasi akan menyiapkan perbaikannya. Dan perbaikan yang dibuat harus disetujui oleh manajer dari masing-masing bagian yang meminta perbaikan, dan juga oleh saya. Direktur dan internal auditor akan mendapatkan salinan permintaan perbaikan dan perbaikannya dari setiap bagian yang meminta perbaikan.
Mike : Bagaimana koordinator aplikasi memperbaiki program aplikasi yang diminta untuk direvisi agar tetap sesuai dengan keinginan user?
Jim : Form permintaan perbaikan/revisi diberi nomor dalam seri yang berbeda-beda tergantung dari apa yang mereka minta untuk direvisi. Koordinator aplikasi akan memberikan nomor secara berututan pada masing-masing form sesuai dengan nomor seri dari apa yang mereka minta untuk direvisi. Perbaikan-perbaikan/revisi yang telah dirubah akan dicatat pada form permintaan dengan diberi tanda dan normor sesuai dengan apa yang telah direvisi dan disalin kedalam master log.
Mike : Apa gunanya formulir persetujuan untuk permintaan perbaikan program aplikasi?
Jim : Itu adalah salah satu system pengawasan untuk design, pemograman, dan pengujian. Untuk awal perbaikan biasanya dikerjakan oleh programmer yang mempunyai tanggung jawab dan mengetahui tentang program aplikasi yang diminta untuk diperbaiki
Mike : Tapi bagaimana pengendalian terhadap pekerjaan perbaikan program itu ?
Jim: Pertama, para programmer yang akan melakukan perkejaan perbaikan itu akan menghitung kira-kira kapan pekerjaan itu akan dimulai dan kapan akan selesainya sampai dimasukan kembali perbaikan itu ke formulir permintaan perbaikan dan disalin di master log. Pengawas system program aplikasi akan tetap memimpin para anak buahnya dalam mengerjakan perubahan itu, dan koordinator aplikasi tetap memperhatikan apakah perubahaan sudah sesuai dengan keiginan user. Pengawas system program akan mengisi kepada laporan status perubahan yang dibuat bersama-sama dengan koordinator aplikasi sebanyak 2 kali dalam sebulan, dan akan memberikan laporan dan rangkumannya kepada saya jika ada masalah. Tetapi biasanya saya sudah mengetahui jika ada masalah sebelum diberikan laporan permasalahan yang ada.
Mike: Apa ada buku pentunjuk dalam melakukan perubahan program itu? Jika ada bagaimana isi petunjuk tersebut:
Jim : Hanya ada prosedur yang dibuat secara informal/tidak tertulis untuk penyeragaman perbaikan program dan pemberian perubahan kode dari perbaikan program yang dibuat. Tapi secara standard ada dokumen resmi yang menegaskan bagaimana melakukan perubahaan dan memperbaharuinya. Dokumen itu juga memberitahu bagaimana perubahan program dibuat dengan baik dan benar . Dan akan diperiksa secara periodic apakah mereka telah melakukan pekerjaan perbaikan itu dengan cara yang benar. Tapi ini baru kita kerjakan sebulan yang lalu dan kelihatannya semakin baik.
Mike : Apakah ada test kelayakan dan pemeriksaan ulang untuk perubahan yang dibuat sebelum program baru tersebut digunakan?
Jim : Koordinator aplikasi, pengawas system dan programmer dari program yang diubah biasanya mendiskusikan terlebih dahulu perubahan-perubahan yang telah dibuat dan ditest oleh mereka. Kadang-kadang saya ikut juga, tapi buku petunjuk kita sudah sangat bagus untuk melakukan test pada program dan design yang baru dibuat. Setelah test dilakukan dan pengawas system puas, maka koordinator aplikasi akan memeriksa ulang dan menyetujui hasil dari test tersebut. Dan sebelum program digunakan semua revisi yang minta untuk diperbaiki harus sudah selesai. Saya biasanya akan memeriksa kembali bagaimana program baru bekerja, dan perubahan yang dibuat sudah benar dan sudah ditest dengan layak dan didokumentasikan.
Mike : Bagaimana cara penerapan system baru tersebut dan bagaimana pengawasan yang dilakukan untuk penerapan itu?
Jim: Setelah hasil test dari perubahan program yang diminta disetujui oleh koordinator aplikasi,maka tanggung jawab programmer untuk memasang dan menerapkan program baru tersebut kepada bagian yang meminta. Dalam rangka untuk menerapkan program baru tersebut kepada user maka para user diminta untuk memperbaharui kode induk dari program yang sebelumnya. Programmer diminta oleh Pengawas system untuk memberikan nama program barunya dan menyusun serta mengumpulkan setiap informasi dari setiap perubahan data yang dibuat. Programer juga punya tanggung jawab untuk memperbaharui dokumen untuk system dan program yang baru. Pengawas system harus memeriksa kembali dan menyakinkan bahwa data yang dibuat telah benar kemudian akan diberikan kepada koordinator aplikasi untuk disetujui dan dimasukan kedalam log.
Mike : Apakah ada pemeriksaan kembali terhadap program yang telah diperbaharui itu setelah dipasang?
Jim: Setiap program baru dipasang,maka koordinator aplikasi akan memeriksa untuk hasil pertama dari program baru tersebut, dan dia akan memberikan kuestioner kepada user untuk penggunaan dari program baru tersebut dan permasalahan yang mungkin ditemukan oleh user.
Dokumen yang telah diaudit secara lengkap diarsip oleh koordinator sesuai dengan nomor permintaan. Arsip ini berisi dokumentasi tentang permintaan perubahan program sampai test yang telah dilakukan untuk pengujian program yang telah diperbaharui tersebut. Salinan dari arsip itu untuk diberikan kepada bagian yang meminta perubahan dari program. Dan ada data di computer yang selalu diperbaharui untuk program-program yang telah dibuat perubahannya , dan sebelum program baru dipasang bisa dicek di computer agar data di computer tahu bahwa ada program yang diperbaharui.
Mike: Baik kalau begitu, menurut saya sudah cukup untuk saat ini, mungkin saya akan menghubungi anda lagi jika memerlukan data tambahan
Jim: Ok, saya siap menolong kapan anda butuhkan, tinggal beritahu saja

Analisa dari kasus diatas adalah sebagai berikut:
Dalam pembuatan system aplikasi seorang auditor harus mempunyai prosedur tingkat pengawasan yang tinggi. karna koordinator aplikasi harus sering berkomunikasi dengan manager system, system apa saja yang harus dibutuhkan oleh sebuah perusahaan agar pekerjaan dapat lebih mudah & cepat. selain itu koordinator aplikasi harus mempunyai salinan / back up pada aplikasi yang lama

KESIMPULAN
Dokumen yang telah diaudit secara lengkap diarsip oleh koordinator sesuai dengan nomor permintaan. Arsip ini berisi dokumentasi tentang permintaan perubahan program sampai test yang telah dilakukan untuk pengujian program yang telah diperbaharui tersebut. Salinan dari arsip itu untuk diberikan kepada bagian yang meminta perubahan dari program. Dan ada data di computer yang selalu diperbaharui untuk program-program yang telah dibuat perubahannya , dan sebelum program baru dipasang bisa dicek di computer agar data di computer tahu bahwa ada program yang diperbaharui.


sumber: xa.yimg.com/kq/groups/24927445/.../name/ANALISA+KASUS...

DWI EVIANASARI(12095681)


KASUS MLM
PT Majuku adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan consumer goods melalui sistem Multi Level Marketing (MLM).
PT Majuku saat ini telah memiliki sistem informasi dengan tidak menggunakan ERP system. Sistem informasi tersebut di develop oleh tim IT PT Majuku. Sistem informasi yang dimiliki oleh PT Majuku sudah terintegrasi, namun kemudian diperoleh informasi bahwa setiap program aplikasi menggunakan bahasa program development yang berbeda. Program aplikasi untuk penghitungan bonus dan jaringan dibangun dengan menggunakan bahasa program Oracle, sedangkan untuk program akuntansi dan persediaan menggunakan program aplikasi yang dibangun dengan Visual Foxpro.
Data untuk penghitungan bonus member, di-entry, proses dan outputnya dikerjakan oleh tim IT. Hasil penghitungan bonus tersebut didistribusikan ke bagian Akuntansi dan keuangan untuk dibayarkan kepada member. Menurut manajer IT, perhitungan bonus sudah pasti tanpa kesalahan karena merupakan output komputer dan tidak memerlukan verifikasi. Setiap karyawan boleh menjadi anggota asal tidak terdaftar atas nama karyawan tersebut.
Server PT Majuku berada di kantor pusat yang berada di Jakarta sedangkan cabang tidak memiliki server langsung menggunakan WAN yang dikoneksikan melalui satelit. Kepada member diberikan fasilitas untuk melakukan transaksi menggunakan internet.
Perusahaan belum menyusun BCP. Namun berdasarkan kebiasaan, data yang ada pada server di back up sebulan sekali dalam bentuk softcopy dan hardcopy yang disimpan pada gudang kantor pusat. Program pada PT Majuku tidak menggunakan audit log dengan alasan membuat penuh memory pada server. Password tingkat tertinggi pada program perusahaan dipegang oleh Manajer IT.
kasus ini bermulai dari karyawan yang ingin mendaftar di perushaan MLM tersebut

analisa kasus:

Perusahaan melarang karyawan nya menjadi anggota MLM tetapi asal tidak menggunakan nama karyawan tersebut, karyawan itu boleh mendaftar sebagai anggota MLM
rekomendasi yang diberikan adalah menjual barang dengan berbagai cara baik melalui pasar maupun pendekatan ke masyarakat.
karena tidak ada server langsung WAN di cabang nya maka perusahaan memberikan kepada member fasilitas untuk memberikan transaksi dengan menggunakan internet.

SARAN
1.Supaya setiap karyawan tetap di perusahaan ini tercatat atau terdaftar dengan tepat.
2.Supaya membuat WAN di setiap cabang nya supaya member bisa melakukan transaksi dengan mudah.

sumber: xa.yimg.com/kq/groups/24927445/.../name/ANALISA+KASUS...

MURNIATI AYU (12095658)

PT Amanah adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam transaksi Penerbangan dengan menggunakan transaksi internet. PT Amanah mengunakan program aplikasi sudah terintegrasi dengan baik. Program aplikasi menggunakan program aplikasi Oracle yang baru didevelop oleh tim IT PT Amanah, program aplikasi ini baru selesai didevelop dan langsung digunakan menggantikan program SAP yang lama, dimana program SAP langsung tidak digunakan lagi dikarenakan progran Oracle yang dibuat sudah siap digunakan tanpa perlu ada implementasi. Karena keberhasilannya mendevelop program Oracle yang baru, Project Manager diangkat sebagai manager IT dan dibantu anggota tim lainnya yang membantunya dalam mendevelop program oracle tersebut. Password tertinggi langsung dipegang oleh dua orang manager IT dan Direktur Utama dengan password yang sama. Dalam struktur organisasi pada divisi IT hampir sebagian besar dipegang oleh tim yang mendevelop program baru yang memegang posisi supervisor, asisten manager dan manager.

PT Amanah memiliki kantor cabang semua terpusat dikantor pusat yang berada di jakarta, di kantor pusat tersebut terdapat sebuah server yang berada di dekat parkir kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan BCP yang baik. Setiap cabang memiliki akses untuk melakukan transaksi pemesanan. Di dalam ruang server tersebut dilengkapi dengan rak server yang tahan api dan air dan juga terdapat AC dan anti pemadam kebakaran serta ruang server dikunci dengan akses masuk menggunakan retina mata. Untuk menjaga permasalahan terhadap server dan untuk back up data ruang server dihuni oleh seorang helpdesk dari divisi IT. Dalam ruang server tersebut dilengkapi UPS dan generator dan untuk keharuman ruang server terdapat pengarum ruangan.

ANALISA
Backup data dilakukan dalam bentuk soft copy setiap hari yang disimpan di gudang kantor pusat, PT Amanah memiliki Audit log yang hanya bisa diakses oleh tim IT. Transaksi pemesanan tiket pesawat semua menggunakan internet yang dapat dilakukan oleh pembeli dimana saja dengan membayar menggunakan kartu kredit, transaksi ini diterima oleh data center PT Amanah

SARAN
seharusnya ada implementasi perubahan aplikasi yang telah dilakukan agar semua karyawan tau cara menggunakan program baru.

IRA SETYOWATI (12095663)

Kasus Audit Umum PT Kereta Api Indonesia (KAI)
10 Feb
Penerapan proses GCG dalam suatu perusahaanmerupakan proses yang tidak mudah. Diperlukan konsistensi, komitmen dan pemahaman tentang bagaimana seharusnya proses tersebut dijalankan dalam perusahaan. Dalam perusahaan publik maupun di BUMN penerapan proses GCG belum diterapkan dan dipahami seutuhnya. Hal tersebut bisa dilihat dari kasus – kasus yang terjadi.
Seperti kasus audit umum yang dialami oleh PT KAI. Kasus ini menunjukkan bagaimana proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan dan bagaimana peran dari tiap-tiap organ pengawas di dalam menyajikan laporan keuangan yang tidak salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang semestinya. PT KAI memiliki business environment yang berbeda dengan perusahaan lainnya.
Permasalahan yang dihadapi PT KAI
Kasus ini bermuara dari perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya ketua komite audit. Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal.
Perbedaan pandangan tersebut bersumber pada perbedaan pendapat mengenai:
1. Masalah piutang PPN
Piutang PPN per 31 Desember 2005 senilai Rp 95,2 M, menurut Komite Audit harus dicadangkan penghapusannya pada tahun 2005 karena diragukan kolektibilitasnya, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor. Manajemen menganggap bahwa pemberian jasa yang dilakukannya tidak kena PPN, namun karena Dirjen Pajak menagih PPN atas jasa tersebut, PT KAI menagih PPN tersebut kepada pelanggan.
2. Masalah Beban Ditangguhkan yang Berasal dari Penurunan Nilai Persediaan
Saldo beban yang ditangguhkan per 31 Desember 2005 sebesar Rp 6 M yang merupakan penurunan nilai persediaan tahun 2002 yang belum di amortisasi, menurut Komite Audit harus dibebankan sekaligus pada tahun 2005 sebagai beban usaha.
3. Masalah Persediaan Dalam Perjalanan
Berkaitan dengan pengalihan persediaan suku cadang RP 1,4 M yang dialihkan dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya di lingkungan PT KAI yang belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005, menurut Komite Audit seharusnya telah menjadi beban tahun 2005.
4. Masalah Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya ( BPYBDS ) Dan Penyertaan Modal Negara ( PMN )
BPYBDS sebesar Rp 674,5 M dan PMN sebesar Rp 70 M yang dalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah hutang jangka panjang, menurut Komite Audit harus direklasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2005.
5. Masalah Uang Muka Gaji
Biaya dibayar di muka sebesar Rp 28 Milyar yang merupakan gaji bulan Januari 2006 dan seharusnya dibayar tanggal 1 Januari 2006 tetapi telah dibayar per 31 Desember 2005 diperlakukan sebagai uang muka biaya gaji, yang menurut Komite Audit harus dibebankan pada tahun 2005.
Beberapa hal yang diidentifikasi turut berperan dalam masalah pada laporan keuangan PT Kereta Api, adalah :
1. Auditor internal tidak berperan aktif dalam proses audit, yang berperan hanya auditor eksternal.
2. Komite audit tidak ikut dalam proses penunjukkan auditor sehingga tidak terlibat dalam proses audit.
3. Manajemen (termasuk auditor internal) tidak melaporkan pada komite audit, dan komite audit juga tidak menanyakannya.
4. Adanya ketidakyakinan manajemen akan laporan keuangan yang telah disusun, sehingga ketika komite audit mempertanyakannya, manajemen merasa tidak yakin.
KESIMPULAN
1. Perselisihan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih elegan.
2. Dewan Komisaris merupakan suatu dewan, sehingga akan sangat ideal apabila Dewan Komisaris mempunyai satu orang juru bicara yang mengatasnamakan seluruh Dewan Komisaris sehinnga Dewan Komisaris memiliki satu suara.
3. Komunikasi Auditor Eksternal dengan Komite Audit merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses audit suatu perusahaan.
4. Komunikasi antara Komite Audit dengan Internal Auditor yang belum tercipta dengan baik merupakan salah satu fakttor yang turut memiliki andil dalam memicu kasus ini.
5. Terkait dengan prinsip konsistensi yang harus diterapkan dalam akuntansi, perlu ditekankan bahwa pelaksanaan prinsip konsistensi dengan tetap berpegang pada pengetahuan dan prinsip akuntansi yang berlaku.
6. Beberapa hal teknis yang perlu dipertimbangkan untuk dikembangkan adalah PSAK yang khusus mengatur mengenai PSO (Public Service Obligation), IMO (Infrastrukture Maintenance and Operation), TAC (Track Access Charges), dan BPYBS serta komputerisasi akuntansi dan penyederhanaan chart of account atau penyederhanaan sistem akuntansi.
SARAN
1. Komite Audit tidak memberikan second judge atas opini Auditor Eksternal, karena opini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Auditor Eksternal.
2. Harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu, karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan.
3. Komite Audit tidak bicara pada publik, karena esensinya Komite Audit adalah organ Dewan Komisaris sehingga pendapat dan masukan Komite Audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Komite Audit dan Dewan Komisaris sebaiknya melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam perusahaan melalui proses internalisasi, sehingga pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap organ dan individu dalam organisasi.
5. Komite Audit berperan aktif dalam mengkoordinasikan seluruh tahapan proses auditing, mulai dari penunjukan, pembuatan program, mengevaluasi dan memberikan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris, yang akan mengkomunikasikannya kepada Direksi.
6. Manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat, dan full disclosure.
7. Komite Audit menjebatani agar semua pihak di perusahaan trlibat aktif dalam pengawasan.



sumber:
http://www.scribd.com/doc/22547071/Pembahasan-Kasus-Pt-Kai-Indonesia

venosika(12095668)

KASUS MLM PT.HARAPAN

PT Harapan adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang Consumer Goods melalui sistem Multi Level Marketing. PT Harapan memiliki sistem informasi yang sebagian dibeli dari Oracle dan untuk program Akuntansi di develop oleh Tim IT PT Harapan, sistem informasi yang dimiliki oleh PT Harapan sudah terintegrasi tapi setiap program aplikasi memiliki bahasa program yang berbeda, untuk penghitungan bonus dan jaringan menggunakan bahasa program Oracle sedangkan untuk program akuntansi dan persediaan menggunakan program aplikasi Visual Foxpro. Untuk penghitungan bonus diinput oleh data entry dan diproses dan output yang kesemuanya dilakukan oleh tim IT dan hasil penghitungan bonus tersebut tanpa ada tim verifikasi langsung didistribusikan ke bagian Akuntansi dan keuangan untuk dibayarkan kepada member. Setiap karyawan boleh menjadi anggota asal tidak terdaftar atas nama karyawan tersebut. Server PT Harapan berada di kantor pusat yang berada di Jakarta sedangkan cabang tidak memiliki server langsung menggunakan WAN yang tersambungkan melalui satelit. Member dapat melakukan transaksi menggunakan internet. Perusahaan belum memiliki BCP. Data yang ada diserver di Back Up sebulan sekali dalam bentuk softcopy yang diletakkan di gudang kantor pusat. PT Harapan tidak menjalankan Audit log dengan alasan membuat penuh server. Password tertinggi dipegang oleh Seorang Direktur Utama.


ANALISA:
Resiko yang mungkin terjadi adanya perbedaan bonus karena tidak adanya verifikasi yang berguna untuk membagi penghasilan tersebut kepada setiap anggota.

SARAN:
perlu adanya tim verifikasi yang berguna untuk memberikan bonus kepada setiap anggota member selain itu diperlukanya server pada setiap cabang untuk membantu anggota dalam mendapatkan bonus.




sumber: xa.yimg.com/kq/groups/24927445/.../name/ANALISA+KASUS...

Selasa, 08 Mei 2012

Muhamad Azmi(12095683)

Kasus Audit IT BI
23/01/2009 – 09:02
Deskripsi Singkat

Kasus audit BI atas aliran dana YPPI merupakan salah satu kasus keuangan paling controversial pada tahun 2008, tim IT indonesia meneliti adanya penyimpangan yg dilakukan para petinggi negeri ini. terutama karena melibatkan serentetan nama anggota dewan gubernur BI dan anggota DPR terkemuka. Sebagai hasil dari laporan BPK, kasus aliran dana YPPI kini telah terangkat ke meja hijau.

dalam kasus ini tim IT dibuat kebingungan karena sampai tidak mengetahui adanya penyimpangan tersebut.
Kasus Aliran dana YPPI atau YLPPI adalah murni temuan tim audit BPK. Tim tersebutlah yang menentukan rencana kerja, metode, teknik pemeriksaan, analisis maupun penetapan opini pemeriksaan kasus tersebut sesuai dngan standar pemeriksaan yang berlaku.
Perintah pemeriksaan BI dan YPPI ini dikeluarkan oleh Anggota Pembina Keuangan Negara II (Angbintama II) dan Kepala Auditorat Keuangan Negara II (Tortama II) yang membawahi pemeriksaan BI. Selama periode bulan Februari hingga Mei 2005, Tim Audit BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BI Tahun 2004. Tim Audit BPK juga memeriksa Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) yang berdiri pada tahun 1977, karena afiliasi lembaganya dengan BI.
Pada bulan Maret 2005, Tim Audit BPK di BI menemukan adanya asset/tanah BI yang digunakan oleh YLPPI. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut oleh Kantor Akuntan Publik Muhammad Thoha atas perbandingan kekayaan YLPPI per 31 Desember 2003 dengan posisi keuangannya per Juni 2003, diketahui adanya penurunan nilai asset sebesar Rp 93 miliar.

Kronologis

• Pada bulan Maret 2005, Tim Audit BPK menemukan bahwa terdapat aset/ tanah yang digunakan oleh YLPPI. BI juga menyediakan modal awal YLPPI, memberikan bantuan biaya operasionalnya serta mengawasi manajemennya.
• Berkaitan dengan dibuatnya peraturan tahun 1993 tentang penggunana asset/tanah oleh YLPPI serta hubungan terafiliasi antara YLPPI dengan BI, maka Tim Audit BPK meminta laporan keuangannya agar dapat diungkapkan dalam Laporan Keuangan BI
• Dari perbandingan kekayaan YLPPI per 31 Desember 2003 dengan posisi keuangannya per Juni 2003, diketahui adanya penurunan nilai aset sebesar Rp 93 miliar (Informasi mengenai kekayaan YPPI per 31 Desember 2003 ini diperoleh dari Laporan Keuangannya yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mohammad Toha)
• Juni 2005-Oktober 2006: Tim Audit BPK melakukan pendalaman dengan kasus dengan menetapkan sendiri metode, teknik, objek pengungkapan kasus, analisis, serta penetapan opini pemeriksaan.
• Mei 2005: Tim Audit BPK melaporkan kasus Aliran Dana YPPI kepada Ketua BPK, Anwar Nasution.

Temuan Penyimpangan

1. Manipulasi pembukuan, baik buku YPPI maupun buku Bank Indonesia. Pada saat perubahan status YPPI dari UU Yayasan Lama ke UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kekayaan dalam pembukuan YPPI berkurang Rp 100 miliar. Jumlah Rp 100 miliar ini lebih besar dari penurunan nilai aset YPPI yang diduga semula sebesar Rp 93 miliar. Sebaliknya, pengeluaran dana YPPI sebesar Rp 100 miliar tersebut tidak tercatat pada pembukuan BI sebagai penerimaan atau utang.
2. Menghindari Peraturan Pengenalan Nasabah Bank serta UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dimana dana tersebut dipindahkan dulu dari rekening YPPI di berbagai bank komersil, ke rekening yang terdapat BI, baru kemudian ditarik keseluruhan secara tunai.
3. Penarikan dan penggunaan dana YPPI untuk tujuan berbeda dengan tujuan pendirian yayasan semula. Ini bertentangan dengan UU Yayasan, dan putusan RDG tanggal 22 Juli 2003 yang menyebutkan bahwa dana YPPI digunakan untuk pembiayaan kegiatan sosial kemsyarakatan.
4. Penggunaan dana Rp 31,5 miliar yang diduga untuk menyuap oknum anggota DPR. Sisanya, Rp 68,5 miliar disalurkan langsung kepada individu mantan pejabat BI, atau melalui perantaranya. Diduga, dana ini digunakan untuk menyuap oknum penegak hukum untuk menangani masalah hukum atas lima orang mantan Anggota Dewan Direksi/ Dewan Gubernur BI. Padahal, kelimanya sudah mendapat bantuan hukum dari sumber resmi anggaran BI sendiri sebesar Rp 27,7 miliar. Bantuan hukum secara resmi itu disalurkan kepada para pengacara masing-masing. Dan dana Rp 68,5 miliar

Dasar Pengambilan Dana YPPI
• Keputusan Rapat Dewan Gubernur BI (RDG) tanggal 3 Juni 2003menetapkan agar Dewan Pengawas YLPPI menyediakan dana sebesar Rp 100 milar untuk keperluan insidentil dan mendesak di BI
• Salah satu dari dua RDG yang dilakukan tanggal 22 Juli 2003 adalah menetapkan pembentukan Panitia Pengembangan Sosial kemasyarakatan (PPSK) untuk melakukan “penarikan, penggunaan dan penatausahaan” dana yang diambil dari YPPi tersebut.PPSK dibentuk untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka membina hubungan social kemayarakatan.
• RDG yang kedua dilakukan pada tanggal 22 Juli 2003 menetapkan agar BI mengganti atau mengembalikan dana Rp 100 miliar yang diambilnya dari YPPI.

analisa Penanganan Kasus

menurut saya : Ketua BPK, Anwar Nasution (AN) memanggil Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah (BA). AN meminta yang bersangkutan untuk dapat menyelesaikan kasus tersebut dengan baik agar tidak menimbulkan gejolak politik maupun mengganggu karirnya sendiri atau karir semua pihak yang terkait.
kedua : Ketua BPK memberikan himbauan yang sama pada Paskah Suzetta (PS). Kala itu, PS menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI dan kemudian diangkat menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

dan seharusnya Ketua BPK, AN, menyarankan untuk dapat menyelesaikan kasus Aliran Dana YPPI sesuai dengan aturan hukum, termasuk UU tentang Yayasan dan sistem pembukuan BI sendiri.
Saran AN secara spesifik adalah:
o agar seluruh uang YPPI dapat dikembalikan
o agar pembukuan YPPI dapat dikoreksi kembali
• Toleransi yang diberikan AN:
o Memberikan jangka waktu penyelesaian oleh BI yang sama dengan tenggang waktu yang diperlukan Tim Audit BPK untuk mendalami kasus YPPI, termasuk melengkapi data dan bukti.
o Bila uang YPPI dikembalikan dan pembukuannya dikoreksi, AN akan menulis surat kepada penegak hukum bahwa tidak ada lagi kerugian negara.
o Toleransi AN ini tidak dpenuhi oleh para pihak tergugat.

created :AZMI(12095683)

SUMBER : www.bpk.go.id/web/files/2009/01/kasusyppi_20nop20081.pdf